Kapolri Tak Harus Lulusan Akpol, Pengamat: Rekam Jejak dan Kompetensi Lebih Utama untuk Wujudkan Polri Modern
Jakarta | Suara Jurnal – Wacana mengenai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak harus berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Polri yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Pengamat politik Efriza, yang juga dosen di sejumlah perguruan tinggi, menilai bahwa dalam perspektif politik kelembagaan, Polri perlu berani keluar dari pola lama dalam menentukan figur Kapolri. Menurutnya, ukuran utama tidak lagi semata-mata didasarkan pada asal pendidikan, melainkan lebih mengedepankan rekam jejak, kompetensi, integritas, serta tingkat kepercayaan Presiden terhadap calon yang bersangkutan.
“Akpol bukan lagi faktor penentu, melainkan hanya salah satu bagian dari profil seorang kandidat yang sangat bisa diperhitungkan,” ujar Efriza.
Ia menjelaskan, kemampuan di bidang hukum serta pengalaman bertugas di lingkungan birokrasi sipil menjadi nilai tambah yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan lintas sektor. Oleh karena itu, apabila Presiden mempertimbangkan figur yang memiliki pengalaman luas dan kemampuan manajerial yang kuat, latar belakang sebagai lulusan Akpol tidak lagi menjadi satu-satunya indikator utama.
Efriza menyebut sedikitnya terdapat dua kriteria penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan Kapolri di masa mendatang.
Pertama, calon Kapolri harus memiliki orientasi penegakan hukum yang kuat. Menurutnya, akan lebih ideal apabila calon memiliki latar belakang akademik yang mumpuni di bidang hukum, pengalaman panjang dalam fungsi reserse, serta pemahaman yang komprehensif terhadap sistem penegakan hukum, baik dari sisi operasional maupun tata kelola kelembagaan.
“Reformasi kepolisian perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme penyidikan dan kepastian hukum,” katanya.
Kedua, calon Kapolri diharapkan memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kejahatan yang semakin kompleks, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi, kejahatan siber, hingga kejahatan lintas negara. Pengalaman tersebut dinilai penting mengingat tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin berkembang dan membutuhkan kemampuan koordinasi lintas lembaga serta penguasaan aspek teknis.
“Pengalaman tersebut relevan dengan tantangan Polri saat ini yang semakin bergeser ke kejahatan keuangan, siber, dan lintas negara,” ungkapnya.
Menurut Efriza, kriteria tersebut mencerminkan keselarasan antara kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dengan dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks. Karena itu, proses pemilihan Kapolri diharapkan lebih berorientasi pada kapasitas, profesionalisme, integritas, dan kemampuan menjawab tantangan zaman, dibandingkan semata-mata melihat latar belakang pendidikan.
Tim Redaksi
About The Author
