Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengeluarkan surat tugas untuk BN Holik Qodratulloh, SE.,MSi pada pilkada 2024 Kabupaten Bekasi. Surat tugas ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani.
“Surat tugas dari Ketua Umum DPP Gerindra pak Prabowo Subianto sudah saya terima, kita langsung sosialisasikan kepada seluruh kader supaya langsung bergerak untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Bekasi,” kata BN Holik Qodratulloh dihubungi awak media, Selasa, 23 Juli 2024 siang.
Dia berharap koalisi besar dari partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024, yakni Gerindra, Demokrat dan PKB untuk dapat merapatkan barisan.
“Insya Allah koalisi besar masih solid, secepatnya kita merapatkan barisan untuk menentukan pasangan calon bupati bekasi dan calon wakil bupati bekasi,” ungkap BN Holik.
Diketahui sebelumnya, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat resmi berkoalisi di pilkada sebagai poros kekuatan baru yang akan bertarung pada pilkada serentak 2024.
Koalisi ketiga partai telah memenuhi syarat untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati dengan kekuatan 19 kursi DPRD Kabupaten Bekasi meliputi delapan kursi Gerindra, tujuh PKB, serta empat kursi dari Demokrat.
Koalisi ini menjadi kekuatan kedua setelah sebelumnya PDIP, PPP dan PBB yang lebih dulu mendeklarasikan diri menyatukan kekuatan, dan disusul oleh PKS. Perbedaannya, koalisi baru ini belum secara resmi menyebutkan kandidat yang akan diusung.
Berikut isi surat tugas DPP Partai Gerindra kepada BN Holik Qodratulloh selaku bakal calon kepala daerah dan atau bakal calon wakil kepala daerah, sebagai berikut :
Berkoordinasi dengan pengurus DPD, DPC, PAC, dan pimpinan ranting Partai Gerindra untuk menyusun dan melaksanakan kerja pemenangan di wilayah penugasan.
Melaksanakan kerja terukur untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dan partai Gerindra.
Melengkapi partai koalisi untuk memenuhi persyaratan minimal 20% kursi DPRD.
Melengkapi pasangan bakal calon yang dapat menunjang kemenangan.
Bersedia menaati manifesto perjuangan, AD/ART, dan arahan Partai Gerindra.
Jika kelengkapan partai koalisi dan pasangan bakal calon tidak dapat dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, maka DPP Partai Gerindra akan mengevaluasi penugasan ini.
Kepala Pers Jawa Barat: Haris Pranatha, Humaniora
