Bima – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima menyorot problem yang terjadi saat beberapa minggu terakhir ini tentunya semakin memprihatinkan. Pasalnya kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LGP) ukuran 3 kg menimbulkan kesulitan dan dilema yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sekretaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, IMMawan Noval menyebutkan bahwasanya Kelangkaan gas LPG ukuran 3kg telah mengganggu masyarakat dalam beberapa pekan terakhir di Bima. Kelangkaan ini telah menyebabkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat yang bergantung pada gas LPG sebagai sumber energi untuk memasak dan keperluan sehari-hari.
“Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi gas LPG 3kg sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Sedangkan Disparitas harga yang sangat tajam antara LPG 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan LPG 3 kg. Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin sehingga ini akan berdampak buruk, pun menjadi masalah yang kronis,” tutur Noval
Noval menambahkan beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan ini termasuk peningkatan jumlah rumah tangga, pertumbuhan populasi, serta peningkatan kesadaran akan kebersihan dan efisiensi energi. Sementara itu, pasokan tidak mampu memenuhi permintaan yang melonjak, mengakibatkan kelangkaan yang signifikan dan harga yang naik.
“Masyarakat yang terdampak kelangkaan ini merasa kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas LPG 3kg yang memadai. Banyak rumah tangga mengalami kesulitan memasak makanan sehari-hari, dan beberapa di antaranya terpaksa beralih ke bahan bakar alternatif seperti arang atau kayu bakar, yang dapat meningkatkan polusi udara dan berpotensi membahayakan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, ia menyebut dalam menghadapi masalah kelangkaan gas LPG, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pasokan yang memadai dan stabil. Hal ini termasuk peningkatan produksi dalam negeri, investasi dalam infrastruktur distribusi, pengawasan yang ketat terhadap praktik ilegal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya energi.
Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin. Konsumsi LPG 3 kg menjadi melonjak dan beban subsidi juga membengkak. Peningkatan penggunaan LPG 3 kg ini juga membuat stoknya di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan karena sulit mendapatkan dan, kalaupun ada, harganya melambung.
“Untuk itu Pemerintah juga perlu membuatkan regulasi yang mengatur tentang pendistribusian LPG melalui PERDA,” tutupnya
