Pelalawan, (suarajurnal.com) – Anggaran publikasi untuk kerja sama media di DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2024 dipastikan tidak tersalurkan. Alokasi anggaran sebesar Rp750 juta dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kerja sama dengan 174 media yang terdaftar. Akibatnya, dana tersebut diputuskan menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dan dialihkan ke tahun 2025.
Ketua Bagian Fasilitasi DPRD Pelalawan, Farid, menjelaskan bahwa dengan jumlah media yang banyak, dana yang tersedia tidak bisa dibagi merata. “Anggarannya tidak cukup, hanya sekitar Rp400 juta. Kalau dibagi, pasti tidak mencukupi untuk semuanya,” ujar Farid dalam wawancara pada 25 November 2024.
Selain itu, data wartawan yang diambil dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan jumlah media yang sangat besar, sehingga alokasi anggaran yang direncanakan sejak awal tahun menjadi tidak memadai. Farid menambahkan bahwa alokasi ini akan diprioritaskan untuk media online pada tahun 2025.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan wartawan. Salah satu jurnalis yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas janji kerja sama yang tidak terealisasi. “Kami sempat diberitahu akan ada kerja sama di tahun 2024, tapi ternyata anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.
Sekretaris DPRD Pelalawan, Masri, turut memberikan klarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp750 juta dialokasikan untuk berbagai media: Rp250 juta untuk media online, sisanya untuk langganan media cetak dan pembayaran kerja sama dengan televisi. Namun, jumlah media yang terdaftar mencapai 174, sementara alokasi anggaran hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan.
“Dari Rp750 juta itu, hanya Rp250 juta untuk media online. Media cetak hanya dibayar tiga hingga empat bulan sekali, sementara televisi dibayar satu kali setahun,” jelas Masri.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya mengenai komitmen DPRD terhadap transparansi anggaran dan hubungan profesional dengan media. Meski kerja sama tidak terlaksana, DPRD tetap berharap agar media melanjutkan publikasi positif terkait kegiatan mereka. Namun, wartawan menilai permintaan ini tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan.
Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran diperlukan untuk menjaga hubungan profesional antara DPRD dan media, sekaligus memastikan informasi terkait kebijakan DPRD sampai kepada masyarakat secara transparan dan akurat.(Red)
Laporan: IUS
