Kaur, Bengkulu || SuaraJurnal.com — Pemandangan yang mengusik kembali terlihat di salah satu jalur strategis Kabupaten Kaur. Tumpukan sampah tampak menggunung di pinggir Jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di wilayah Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumai, sebelum kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaur, Rabu (16/09/2026).
Bukan berada di gang sempit atau kawasan yang jauh dari aktivitas warga, tumpukan sampah tersebut justru berada di jalur utama yang setiap hari dilintasi masyarakat dari berbagai wilayah.
Kondisi itu pun memunculkan keprihatinan sekaligus pertanyaan: mengapa persoalan sampah masih terlihat menumpuk di jalur vital daerah, sementara lokasi tersebut merupakan salah satu akses penting menuju pusat pelayanan kesehatan?
Sorotan datang dari Edison, pemuda Kabupaten Kaur yang selama ini aktif menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat.
Menurut Edison, keberadaan tumpukan sampah tersebut bukan hanya mengganggu estetika lingkungan. Jika tidak segera ditangani, persoalan itu berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, bau tidak sedap, serta mengurangi kenyamanan masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi.
“Ini bukan jalan yang sepi. Setiap hari masyarakat melintas di sini. Apalagi lokasinya tidak jauh dari akses menuju RSUD Kaur. Seharusnya kondisi seperti ini menjadi perhatian serius,” ujar Edison.
Ia mempertanyakan sejauh mana sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah di kawasan tersebut berjalan.
Sebab, persoalan sampah tidak semata-mata dapat dibebankan kepada masyarakat. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan memang menjadi bagian penting, namun pada saat yang sama diperlukan sistem pengelolaan sampah yang jelas, termasuk penyediaan tempat pembuangan yang sesuai, pengangkutan secara berkala, pengawasan, serta penanganan terhadap titik-titik yang berulang kali menjadi lokasi penumpukan.
Kondisi di Desa Cahaya Batin tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih luas: siapa yang bertanggung jawab ketika tumpukan sampah muncul di ruang publik dan dibiarkan hingga menggunung?
Apakah persoalan tersebut berada pada perilaku sebagian masyarakat, pengawasan di tingkat desa, koordinasi kecamatan, pengelolaan kebersihan pemerintah kabupaten, atau diperlukan koordinasi lintas kewenangan?
Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab berdasarkan kewenangan dan fakta di lapangan, bukan sekadar saling menyalahkan.
Terlebih, Jalan Lintas Barat Sumatera merupakan jalur yang memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat. Setiap kondisi yang terlihat di sepanjang jalur tersebut secara tidak langsung turut membentuk kesan terhadap tata kelola lingkungan daerah.
Ironisnya, kawasan yang menjadi akses masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan justru diwarnai pemandangan tumpukan sampah.
Edison berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebatas sorotan atau pemberitaan. Ia meminta instansi terkait segera melakukan pengecekan ke lokasi, memastikan sumber persoalan, membersihkan tumpukan sampah, sekaligus mencari solusi agar penumpukan serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan hanya dibersihkan hari ini lalu beberapa minggu kemudian menumpuk lagi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang berjalan, bukan penanganan sesaat,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan tata kelola dan pelayanan kebersihan yang memadai, sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Kini perhatian tertuju kepada pemerintah dan pihak terkait. Akankah tumpukan sampah di jalur strategis tersebut segera ditangani, atau justru kembali menjadi pemandangan yang dianggap biasa?
Masyarakat tentu berharap persoalan ini segera mendapatkan penanganan nyata. Sebab, kebersihan lingkungan bukan hanya persoalan keindahan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, kesehatan, dan citra daerah.
Suara Jurnal akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut di lapangan.
Seprial Azwar
