Jakarta – Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, sebanyak 6 Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang ada di Provinsi Riau serta Gubernur Riau menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan oleh KPK RI, Senin, (19/5/2025) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Adapun Kepala Daerah yang ikut dalam kegiatan pada hari itu diantaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, serta sejumlah Bupati diantaranya Bupati Pelalawan H. Zukri SM, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Rokan Hulu Anton, Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Bupati Siak Alfedri, lengkap bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD masing-masing Daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Pelalawan H. Zukri SM didampingi Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal SE serta Wakil Ketua DPRD H. Baharudin SH, MH, Tengku Jeri, dalam kesempatan itu menegaskan keseriusan Kabupaten Pelalawan untuk terus meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita punya komitmen bagaimana kita bersama-sama memberantas korupsi, tentu terciptanya masyarakat yang sejahtera supaya keuangan negara digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, untuk belanja publik,” kata Bupati Pelalawan dalam Forum Koordinasi bersama KPK RI.
Lanjut Bupati H. Zukri SM, Ia hakul yakin bahwa pemberantasan korupsi ini tidak semata-mata bebannya dipundak Bupati, DPRD saja. Dia yakin seluruh elemen harus terlibat di dalam hal ini.
“Kita sepakat bahwa Bupati dengan DPRD itu berkolaborasi bagian dari sebuah pemerintah, menciptakan pemerintah yang bersih,” ucap mantan Pimpinan DPRD Provinsi Riau ini.
Disamping itu, Bupati H. Zukri SM menyampaikan apresiasi terhadap KPK dan sangat mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini sangat penting karena memberi ruang diskusi yang produktif antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyambut baik Forum ini, bukan hanya menjadi ajang koordinasi, tapi juga wadah refleksi dan pembinaan agar seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Harapan kita agar KPK terus memberikan arahan serta pembinaan kepada Pemerintah Daerah, demi terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,” tegas Bupati H. Zukri SM
Dalam kegiatan itu, seluruh Kepala Daerah di Provinsi Riau melakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesepakatan dan penguatan niat dalam menjalankan Pemerintahan yang berintegritas.
Penandatanganan ini menjadi simbol nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif yang harus dipegang oleh semua pihak baik Eksekutif maupun Legislatif di Daerah.
