Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut.
Tampak Bupati Pelalawan H. Zukri SE didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pelalawan Faisal, SE, MSi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melalui BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (22/5/2024) di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK, CSFA dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan dari Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.
“Kami atas nama pimpinan BPK mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD dan atau mewakili dan seluruh jajaran atas kerjasamanya sehingga dapat melaksanakan kegiatan kita ini dengan lancar,” ucap Jariyatna.
Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan opini ini merupakan pernyataan profesional jadi pemeriksaan BPK ini selain ASN (Aparatur Sipil Negara) juga profesi sehingga terikat dengan kode etik pemeriksaan, sehingga dalam melakukan pemeriksaan tentu saja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Lanjut Jariyatna, pemeriksaan keuangan ini memang tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, meskipun demikian dalam proses pemeriksaan jika mereka menemukan adanya indikasi kecurangan penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebutuhan perundang-undangan, tentu sudah menerapkan prosedur yang cukup dalam rangka pemeriksaan keuangan.
“Bapak dan ibu sekalian, hari ini saya menyerahkan laporan keuangan kepada bapak ibu dengan opini WTP. Insya Allah ini sudah sekian kalinya dan alhamdulillah membuat bahagia, karena sebelum diserahkan sudah tahu yakin akan WTP yang artinya bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan bapak ibu sekalian sangat baik,” terangnya.
“Saya pakai perumpamaan penyakit flu adalah korupsi dan penyakit flu tidak ada obatnya, karena satu-satunya untuk obat flu adalah badan yang sehat. Semoga dengan diberikaannya laporan keuangan dan opini WTP ini menandakan Pemerintah Daerah yang bapak ibu pimpin memiliki simptom tubuh yang sehat,” tambah Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
